Perkembangan Pendidikan Indonesia 1950-1959 (Demokrasi Liberal)

07 August of 2012 by

Perkembangan Pendidikan Indonesia 1950-1959 (Demokrasi Liberal)

1. Undang-Undang Dasar

Pada masa demokrasi liberal, UUD sementara 1950 merupakan konstitusi sementara Republik Indonesia. Meskipun begitu, pancasila tetap sebagai dasar Negara dan pasal mengenai pendidikan rumusannya juga sama dengan pasal 30 konstitusi sementara RIS.

2. Tujuan dan Dasar Pendidikan

Hal ini termaktub dalam UU No 12 tahu 1954. pasal 3 tentang tujuan membentuk SDM berkualitas dan demokratis serta bertanggungjawab terhadap kesejahteraan Negara, pasal 4 tenteang pendidikan yang berazaskan pancasila dan UUD serta sesuai budaya bangsa, dan pasal 5 tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
UU No. 4 tahun 1950 berlaku menyeluruh dalam rangka Negara kesatuan pada tanggal 18 Maret 1954, setelah menjadi UU No. 12 tahun 1954.

soekarno

3. Sistem Persekolahan

Sistem Persekolahan disesuaikan dengan UU No. 12 tahun 1954

Pasal Ayat Jenis Pendidikan
6 1 Tentang pembagian jenis pendidikan, yaitu Pendidikan dan Pengajaran TK, Rendah, Menengah dan Tinggi
6 2 Tentang Pendidikan dan Pengajaran SLB untuk mereka yang memiliki kekhususan.
7 1 Tentang Pendidikan dan Pengajaran TK sebagai persiapan sekolah dasar.
7 2 Tentang Pendidikan dan Pengajaran untuk pembentukan rohani, pengembangan bakat dan minat, serta pemberian dasar pengetahuan.
7 3 Tentang Pendidikan dan Pengajaran Menengah untuk memperluas wawsan dan mempersiapkan untuk terjun ke masyarakat.
7 4 Tentang Pendidikan dan Pengajaran Tinggi untuk memperdalam ilmu dam memajukannya, serta mencetak para pemimpin.
7 5 Tentang Pendidikan dan Pengajaran Luar Biasa bagi peserta pendidikan yang mempunyai kekurangan jasmani atau rohani.

 

25 Agustus 1950 terjadi perubahan berdasarkan Pengumuman Mentri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan NKRI No 1983/I-A/1950 tentang perubahan nama sekolah, lama jenjang, kurikulum, tata penyelenggaraan pendidikan dan bahasa pengantar pendidikan. Contohnya, NIEUWE KS menjadi SGA, SR Negeri menjadi sekolah biasa dengan bahasa pengantar B. Indonesia, lama belajar SMP Negeri menjadi tiga tahun dan sebagainya.

4. Penyelenggaraan Pendidikan

a. Persiapan Kewajiban belajar

Tahun 1950 diadakan kursus pengajar untuk Kursus Pengantar ke Kewajiban Belajar (KPKPKB). Tahun 1953 KPKPKB diganti menjadi SGB. selain KPKPKB,pendidikan guru lainnya yaitu:

1)      Sekolah Guru untuk Sekolah Dasar, seperti SGB dan SGPD.

2)      Sekolah Guru untuk Sekolah Lanjutan, seperti SGA dan PGSLP.

3)      Kursus BI dan BII untuk guru sekolah menengah atas.

b. PP No. 65 tahun 1951

Menetapkan tugas dan Kewajiban Kementrian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan untuk menyelenggarakan sekolah rendah, memberi subsidi pendidikan, menyelenggarakan kursus pengetahuan umum, memberikan sarana belajar seperti perpustakaan, menjadi penghubung pemerintah dengan pemuda dan memaju8kan seni daerah.

c. Pendidikan Agama

Peraturan bersama Mentri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan  dengan Mentri Agama No. 17678/Kab. tanggal 16 Juli 1951 berisi tentang penetapan diwajibkan adanya pendidikan agama, tata penyelenggaraan pendidikan dan kualifikasi guru pengajarnya.

d. Pendidikan Masyarakat

Untuk menambah pendidikan dan keterampilan kerja masyarakat didirikan beberapa kursus, seperti kursus pengasuh pendidikan masyarakat setelah tamat SD, Kursus penjenjang Pendidikan Masyarakat setelah tamat SMP, Kursus pemilik Pendidikan setelah tamat SMA dan pusat latihan pendidikan masyarakat.

e. Partisipasi Pendidikan Swasta

makin maraknya sekolah swasta berdiri, tidak hanya sekolah bercirikan agama, tapi sekolah yang netral pun makin banyak.

Perkembangan Pendidikan Indonesia 1950-1959 (Demokrasi Liberal) menarik untuk dibahas, tinggalkan tanggapan untuk memperkaya khasanah.

images

Previous:

Pendidikan Nasional Indonesia 1945-1950 (Proklamasi sampai RIS)

images

Next:

Perkembangan Pendidikan Indonesia 1959-1965 (Demokrasi Terpimpin)

You may also like

Post a new comment