PERBANDINGAN PROFESI KONSELOR DAN POLRI

07 August of 2012 by

PERBANDINGAN PROFESI KONSELOR DAN POLRI

 

KONSELOR

POLRI

                                                                                   Pendidikan
Calon mahasiswa yang akan masuk ke jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan harus melewati seleksi masuk dengan beberapa pilhan jalur masuk, yaitu:

  1. PMDK, yaitu seleksi dengan mempertimbangkan hasil belajar siswa selama di SLTA.
  2. UM, ujian yang diselenggarakan Perguruan Tinggi.
  3. SPMB, seleksi yang diadakan secara nasional. Serentak di waktu yang sama.

Seleksi tersebut tidak jauh berbeda dengan jurusan lain. Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah lulus SLTA dan persyaratan lain yang ditentukan perguruan tinggi masing-masing.

Pendidikan Profesional Konselor diselenggarakan dalam dua tahap, yaitu tahap pembentukan penguasaan kompetensi akademik selama 4 tahun di jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan yang bermuara pada penganugerahan ijasah Sarjana Pendidikan dengan kekhususan dalam bidang Bimbingan dan Konseling, yang kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Profesi selama 1 tahun, yang secara keseluruhan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sebagai konselor yang mampu menyelenggarakan pelayanan Bimbingan dan Konseling yang memandirikan.

Jika seorang konselor ingin menjadi ahli di bidang keilmuannya, maka harus melanjutkan Program S2 dan S3 jurusan Bimbingan dan Konseling.

Konselor dengan latar belakang pendidikan minimal S2 dan S3 dapat menjadi tenaga pendidik / dosen calon konselor.

 

Rangkaian seleksi yang harus dilewati untuk mengikuti pendidikan Polri pada umumnya: (1) Tes Parade (baris-berbaris), (2) Tes Mental Ideologi, (3) Tes Jasmani, (4) Tes Kesehatan, (5) Tes Akademik, (6) Tes Kesehatan 2,(7) Pantauhir ( Pantauan Terakhir).Tes dilaksanakan berurutan dan peserta tes baru boleh mengikuti tes berikutnya apabila tes sebelumnya lulus.Meski seleksi tersebut berlaku untuk semua jenis atau tingkat sekolah polri dan ada beberapa persyaratan umum yang termaktub dalam UU No.2 tahun 2002 pasal 21 ayat 1, tetapi persyaratan khusus, lama pendidikan, dan pangkat yang disandang setelah lulus, tiap sekolah berbeda. Antara lain:

  1. Sekolah Calon Bintara (Secaba) :

- Pendidikan minimal SLTA sederajat

- Umur minimal 18 tahun dan maksimal 22 tahun.

Lama pendidikan 6 bulan, ditambah PKL 5 bulan.

Setelah lulus, mendapat pangkat Brigadir 2 (BRIPDA)

  1. Akademi Polisi (Akpol) :

-          Pendidikan umum Minimal S1

-          Umur maksimal 24

Lama pendidikan 4 tahun.

Pangkat yang didapat Inspektur 2 (IPTU)

  1. Sekolah Calon Pewira (Secapa):

-          Aktif sebagai Polri atau sudah mengikuti pendidikan di Secaba

-          Pangkat minimal sudah Ajun Inspektur Satu (AIPTU)

Lama pendidikan 9 bulan, ditambaah PKL 1 minggu.

Pangkat setelah lulus menjadi Inspektur 2 ( IPTU ).

  1. Sekolah Lanjutan Perwira (Selapa) :

-          Sudah mengikuti Pendidikan Secapa

-          Pangkat minimal sudah Ajun Komisaris Polisi (AKP)

Pangkat setelah lulus menjadi Komisaris Polisi

  1. Sekolah Perwira Tinggi (Sespati):

-          Sudah mengikuti pendidikan Selapa

-          Pangkat sudah Komisaris Besar Polisi (KOMBES)

Pangkat yang didapat Brigadir Jendral (BRIGJEN)

 

 

                                                                              Organisasi Profesi
v Organisasi diluar tugas sebagai konselor. Jadi konselor diperbolehkan untuk tidak menjadi anggota organisasi profesi.v Dalam Konvensi Bimbingan ke I di Malang tanggal 17 Desember 1975 telah kesepakatan membentuk organisasi profesi Bimbingan dan Konseling yang bernama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI). Berdasarkan hasil kongres IX IPBI di Bandar Lampung, nama IPBI diubah menjadi Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia (ABKIN).

 

 

v Susunan organisasi ABKIN terdiri atas : Organisasi Tingkat Nasional yaitu Pengurus Besar, organisasi Tingkat Provinsi yaitu Pengurus Daerah, dan Organisasi tingkat Kabupaten / Kota yaitu Pengurus cabang.

v Pada AD dan ART ABKIN Bab III dijelaskan bahwa untuk menjadi Anggota, baik yang tergolong keanggotaan biasa atau luar biasa, diharuskan mendaftarkan diri dan memperbaharui keanggotaannya setiap dua tahun pada pengurus cabang setempat. Sedangkan golongan Keanggotaan Kehormatan ditetapkan Surat keputusan Pengurus besar ABKIN.

v Pangkat Polri rangkap dengan kedudukannya dalam Organisasi. Tugas yang dilaksanakan sesuai dengan pangkat atau kedudukan yang dimilikinya. Jadi seorang Polri otomatis menjadi anggota Organisasi Polri.v Profesi Polri dan organisasinya resmi ada sejak 19 Agustus 1945, ditandai dengan dimasukannya Kepolisian ke dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lalu berdasarkan ketetapan pemerintah No. 11 tanggal 1 Juli 1946 Kepolisian beralih status menjadi jawatan tersendiri yang kedudukannya setingkat dengan departemen. Pada tanggal 1 April 1999 secara resmi Polri dinyatakan pisah dengan ABRI (sekarang TNI), kemudian tanggal 1 Juli 2000 berdasarkan surat keputusan Presiden RI No. 89/tahun 2000 resmilah Polri menjadi Lembaga yang benar-benar mandiri berkedudukan langsung di bawah Presiden.v Susunan Organisasi Polri terdiri atas: Markas Besar Polri di Tingkat Nasional, Polda di tingkat Provinsi, Polwil di tingkat Wilayah, Polres di tingkat kota/resort dan Polsek di tingkat sektor.

 

v Dalam UU No.2 tahun 2002 Bab IV dijelaskan bahwa Anggota Kepolisian Negara Indonesia adalah yang telah lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota Kepolisian. Jadi setiap polisi/ polri otomatis menjadi anggota Organisasi.

Kode etik Profesi

v Tidak ada bagian di dalamnya yang menggambarkan isi keseluruhan kode etik.v Tata cara pelaksanaan kegiatan profesi sudah dijelaskan secara spesifik. 

 

v Setiap Bab di dalamnya terstruktur membahas hal yang berkaitan. Kualifikasi dijelaskan di Bab I.

v Hal-hal mengenai pelanggaran kode etik tidak dijelaskan mendetail, baik bentuk pelanggaran, sanksi maupun tindak lanjutnya.

v Dasar kode etik adalah pancasila.

v Didalamnya tidak menjelaskan hal mengenai Komisi Kode Etik.

v Dalam Bab I Ketentuan Umum sudah memuat secara umum isi kode etik.v Tidak ada petunjuk cara pelaksanaan kegiatan profesi. Yang ada hanya dasar hukum mengenai tugas yang harus dilaksanakan yaitu UU No.2 tahun 2002 dan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan anggota Polri.v Kualifikasi polri tersebar di tiap Bab. Tidak mencakup kesatuan yang khusus membahasnya.

v Memuat secara rinci tentang penegakan kode etik profesi, disertai dengan dasar hukum yang dilanggar, sanksi yang akan diterima, tata penyelenggaraan pemeriksaan dan siding atas pelanggaran.

v Dasar kode etik adalah pancasila, UUD 1945 dan nilai-nilai Tribrata.

v Hal mengenai Komisi Kode Etik dibahas dengan jelas.

 

Sumber :

  1. Pidato Pengukuhan jabatan Guru Besar, Pengembangan Profesionalisme Konselor di Indonesia. Oleh Prof. Ahman, M.pd
  2. Ketetapan Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia Nomor 010 tahun 2006 tentang Penenetapan Kode Etik Profesi Bimbingan Konseling.
  3. AD dan ART Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, hasil kongres X ABKIN 15-16 April 2005 di Semarang.
  4. http://sunaryo.fip.upi.edu
  5. Naskah Sekolah tentang Peraturan Pemerintah No. 1, 2 dan 3 Tahun 2003 untuk Diktuk Ba Polri , Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  6. Naskah Sekolah tentang Kode Etik Profesi Polri untuk Diktuk Ba Polri , Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  7. Naskah Sekolah tentang UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI untuk Diktuk Ba Polri , Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  8. Naskah Sekolah tentang Sejarah Juang Polri untuk Diktuk Ba Polri , Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  9. Naskah Sekolah tentang Organisasi Polri untuk Diktuk Ba Polri , Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Narasumber : Briptu Muharam Suryana

 

 

 

bimbingan konseling di sekolah

Previous:

PERBANDINGAN KODE ETIK KONSELOR TAHUN 1991 DAN 2005

You may also like

Post a new comment