bimbingan konseling di sekolah

PERBANDINGAN KODE ETIK KONSELOR TAHUN 1991 DAN 2005

PERBANDINGAN KODE ETIK KONSELOR TAHUN 1991 DAN 2005

Kode Etik Tahun 1991

Kode Etik Tahun 2005

v  Setiap hal atau ketentuan yang berhubungan belum terstruktur dalam pengklasifikasian bahasan yang sama.v  Dasar kode etik tidak tercantum atau tidak jelas.v  Di dalamnya dicamtumkan bahwa Kode etik ini berlaku untuk anggota IPBI, atau yang berhubungan dengan profesi bimbingan, bukan hanya konselor saja.

v  Tidak menyinggung hak klien yang ditangani dalam hubungan pemberian pelayanan. Yang tercantum hanya sejenis pemberitahuan untuk klien mengenai apa yang bisa diharapkan dari anggota IPBI, hal ini dibahas dalam Mukadimah kalimat terakhir paragraf tiga.

v  Kualifikasi yang harus dimiliki konselor belum dijelaskan secara spesifik. Kalaupun ada, bahasannya tidak tersruktur.

 

v  Petunjuk mengenai pelaksanaan testing dan riset, hanya membahas dari segi konselor atau pelaksana saja.

v  Tidak ada pembahasan mengenai pelanggaran kode etik dan tindak lanjut dari pelanggaran tersebut.

 

 

v  Petunjuk terperinci mengenai cara penyimpanan dan penggunaan informasi atau data klien, tidak jelas. Hanya baru dijelaskan bahwa anggota IPBI harus menjaga kerahasiaan data klien.

v  Tidak adanya kejelasan batasan mengenai klien mana yang boleh atau tudak boleh ditangani.

 

v  Di dalamnya disebutkan Tujuan atau maksud adanya kode etik ini.

v  Pada bagian II Konseling dijelaskan bahwa konselor tidak boleh mencampuri penanganan kasus klien yang sudah ditangani rekan konselor lain.

v  Anggota IPBI diharuskan berkontribusi dalam memajukan lembaga atau organisasi yang diikutinya dan memajukan kualitas dirinya.

 

 

v  di dalamnya, pada Bagian I No. 2 sudah dicantumkan beberapa contoh atau petunjuk bagaimana anggota IPBI dapat memajukan diri.

v  Standar perilaku dalam berhubungan dengan rekan sejawa tercamtum pada bagian III no. 2.

v  Peraturan hubungan kelembagaan kurang dijelaskan secara detail.

v  Struktur sudah jelas pengklasifikasian bahasannya.v  Dasar kode etik adalah pancasila, termaktub pada bagian Bab I Pendahuluan.v  Kode etik ini tidak menjelaskan mengenai bagi siapa saja kode etik ini berlaku, hanya tercantum bahwa kode etik ini berlaku untuk konselor.

v  Hak klien seperti, hak untuk mengakhiri hubungan dengan konselor, sudah dibahas dengan jelas di bagian Proses Pada Pelayanan.

 

 

 

 

v  Kualifikasi konselor sudah terinci. Mulai dari nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, wawasan, sampai pengakuan kewenangan konselor.

v  Petunjuk mengenai pelaksanaan testing dan riset, membahas dari segi konselor, klien dan tata cara pelaksanaannya.

v  Sudah ada bagian khusus yang membahas hal mengenai pelanggaran kode etik, namun mengenai tindak lanjut dari pelanggarannya tidak ada.

v  Petunjuk terperinci mengenai cara penyimpanan dan penggunaan informasi atau data klien sudah jelas.

 

 

v  Ada beberapa batasan klien yang boleh ditangani. Misalnya, konselor tidak dapat memberikan bantuan professional kepada sanak keluarga.

v  Tujuan kode etik tidak tercantumkan dengan jelas.

v  Tidak ada ketentuan yang memperbolehkan atau tidak memperbolehkan bagi konselor untuk mencampuri kasus klien yang ditangani rekan konselor lain.

v  Tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa konselor harus memajukan lembaga atau organisasi. Yang ada hanya keterangan pada Bab II Kualifikasi, bahwa konselor wajib terus menerus mengembangkan dirinya.

v  Tidak memuat contoh atau petunjuk bagaimana anggota IPBI dapat memajukan diri.

 

v  Tidak dijelaskan standar perilaku etis dalam berhubungan dengan rekan sejawat.

v  Pada Bab III bagian B No.2 sudah tertera penjalasan mengenai hubungan kelembagaan dengan rinci.

 

Sumber :

  1. Ketetapan Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia Nomor 010 tahun 2006 tentang Penenetapan Kode Etik Profesi Bimbingan Konseling.
  1. Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, Prof. Dr. H. Prayitno, M.Sc.Ed

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *